Bem Filkom

Hasil Kajian SP dan UKT Semester 9

02-Jun-2017 Kastrat Sospolpedia

Hasil Kajian

UKT Semester 9 Keatas dan Kenaikan Biaya Semester Anatara di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.

 

 

 

 

BEM FILKOM UB

Kementrian Kajian dan Aksi Strategi

Malang

2017

 

Bab I

Pengantar Masalah

1.1 UKT Semester 9

Biaya Kuliah Tunggal atau BKT (sesuai dengan permendikbud no 55 tahun 2013) merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri. Biaya ini merupakan hasil gabungan antara Biaya Operasional, SPMA (uang pangkal atau uang gedung), SPP, dan biaya lain-lain. Penetapan biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah yang nantinya akan menjadi Uang Kuliah Tunggal(selanjutnya disebut UKT), yaitu sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Sehingga rumus UKT Tunggal didapat dari hasil pengurangan antara biaya uang kuliah tunggal dengan BOPTN(Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri). Adanya sistem subsidi silang, serta BOPTN yang dikucurkan pemerintah dan hilangnya uang pangkal yang diterapkan dalam sistem UKT diharapkan mampu mengurangi beban biaya yang harus dibayarkan mahasiswa.

Penerapan penggunaan UKT dimulai pada tahun ajaran 2013. Hal ini berdasarkan surat edaran Dirjen DIKTI nomor 97/E/KU/2013 yang antara lain berisi:

  1. Menghapus uang pangkal bagi mahasiswa baru progaram S1 Reguler mulai Tahun Akademik 2013/2014;
  2. Menetapkan dan melaksanakan Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa baru Program S1 Reguler mulai Tahun Akademik 2013/2014.

Peraturan tentang penerapan UKT kemudian diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian diperbarui dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Dikti Nomor 39 tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Dikti.

Upaya penerapan UKT untuk memperingan mahasiswa bukan berarti tanpa kendala. Setiap tahun berbagai protes dilayangkan mahasiswa untuk menuntut pembenahan dalam pelaksanaan sistem UKT ini. Terutama terkait berbagai hal yang masih belum dijelaskan secara rinci terkait pelaksanaannya. Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan sistem UKT , yaitu :

Pertama belum adanya kejelasan terkait tata cara penghitungan dan penentuan besar UKT oleh pihak birokrat. Penghitungan besar biaya yang dibebankan kepada mahasiswa baru sampai saat ini masih menyimpan tanda tanya besar dan belum menemukan titik temu, hal ini juga berkaitan dengan belum adanya keterbukaan dari pihak birokrasi akan penggunaan dana yang di dapat dari UKT. Sehingga sering kita jumpai ketidaksesuaian penerimaan golongan UKT dengan kondisi mahasiswa atau dalam kasus lain dimana biaya UKT yang dibebankan ternyata di atas rata-rata pendapatan daerah yang mengakibatkan banyaknya calon mahasiswa urung mendaftar dikarenakan mahalnya biaya. Meskipun pada banyak dari kasus-kasus tersebut bisa di selesaikan dengan pengajuan penurunan atau penundaan UKT, tetapi hal ini menunjukkan bahwa masih adanya kekurangan dalam tata cara pengitungan dan penentuan besaran UKT yang membutuhkan evaluasi bersama.

Kedua sulit cairnya dana BOPTN. Kucuran dana BOPTN yang seharusnya menjadi bantuan bagi PTN untuk menutup kekurangan dari pemberlakuan UKT justru dalam pencairannya memiliki proses panjang dan berbelit, selain itu BOPTN yang dikucurkan pemerintah selalu kurang dan terlambat bahkan kekurangannya dapat mencapai puluhan miliar rupiah (dikutip dari PTN di Jatim Keluhkan Kekurangan BOPTN kepada DPR antarajatim.com). Permasalahan dalam pencairan BOPTN ini berkaitan erat dengan masih banyaknya pungutan yang dilakukan kampus diluar UKT untuk menutupi berbagai biaya operasional yang dibutuhkan masing-masing perguruan tinggi negeri, meskipun hal ini menyalahi Permen Nomor 39 tahun 2016 pasal 8 yang melarang PTN untuk memungut uang pungutan lain selain UKT dari mahasiswa.

Ketiga belum adanya kejelasan terkait jangka waktu pelaksanaan UKT. Selama ini UKT menerapkan sistem unit cost yaitu, biaya yang didapat dari hasil jumlah pembayaran total dibagi dengan total masa studi. Total masa studi yang digunakan adalah total masa studi umum, 8 semester bagi mahasiswa sarjana dan 6 semester bagi mahasiswa diploma. Hal ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan mahasiswa yang menjalani masa studi lebih dari 8 semester? Selama ini telah kita ketahui bersama bahwa banyak faktor yang menyebabkan molornya masa studi seorang mahasiswa, mulai dari penelitian yang membutuhkan waktu lama, kegiatan ekstrakulikuler, hingga faktor ekonomi yang menyebabkan masa studi yang umumnya dapat ditempuh delapan semester menjadi lebih dari delapan semester. Jika ditinjau kembali rumus umum BKT (yang menjadi dasar penetapan UKT) disebutkan adanya biaya SPMA serta biaya lain-lain yang dalam sistem UKT ini pembayarannya ‘diangsur’  sesuai dengan masa studi yang jika sesuai prinsip unit cost maka masa studi yang dimaksud adalah 8 semester, sehingga mahasiswa melewati masa studi lebih dari 8 semester tentu membayarkan biaya SPMA dan biaya lain-lain lebih banyak dari yang harus dibayarkannya.

Ketiga masalah di atas merupakan beberapa dari sekian banyak masalah yang timbul dalam penerapan sistem UKT yang terjadi hampir disemua perguruan tinggi negeri sebagai pelaksana kebijakan UKT, termasuk di Universitas Brawijaya. FILKOM sebagai salah satu fakultas yang memiliki UKT tergolong tinggi di Universitas Brawijaya juga harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengadakan peninjauan ulang terhadap sistem UKT. Utamanya terhadap permasalahan mekanisme kebijakan UKT bagi semester 9 yang dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai permasalahan menjelang semester ganjil.

1.2 Kenaikan Biaya Semester Antara

Semester antara, merupakan sistem baru yang diterapkan untuk mengganti sistem semester pendek. Semester antara seperti halnya semester pendek dilaksanakan di antara libur semester genap menuju semester ganjil. Perbedaan mendasar dari semester antara dengan semester pendek adalah pelaksanaan semester antara yang memiliki bentuk perkuliahan sama dengan perkuliahan normal, namun dipadatkan dalam waktu yang relatif singkat yaitu satu bulan. Maksud dari pekuliahan normal di sini adalah perkuliahan yang berlangsung sesuai jadwal perkuliahan pada umumnya, mulai dari waktu pelaksanaan setiap sksnya, hingga mekanisme tugas dan ujiannya. Biaya semester antara di FILKOM mencapai 125.000 per sks, biaya ini masih merupakan biaya tertinggi jika dibandingkan biaya fakultas-fakultas lain di Universitas Brawijaya.

Selain perubahan mekanisme dari semester pendek menjadi semester antara, Fakultas Ilmu Komputer(selanjutnya disebut FILKOM) juga menerapkan kebijakan baru yang memperbolehkan mahasiswa mengambil mata kuliah yang belum ditempuh pada semester antara. Sehingga semester antara tidak hanya dapat digunakan untuk memperbaiki mata kuliah yang sudah ditempuh namun juga dapat digunakan untuk mengambil mata kuliah baru yang belum ditempuh. Kebijakan ini tentu memungkinkan mahasiswa FILKOM untuk menyelesaikan waktu studi dengan lebih cepat. Tetapi kebijakan baru ini ternyata diikuti oleh kenaikan biaya semester antara yang semula 125.000 per sks menjadi 150.000 persks. Rencana kenaikan biaya semester antara ini dilandaskan beberapa hal, yaitu :

  1. Perubahan mekanisme dari semester pendek menuju semester antara;
  2. Diberlakukannya kebijakan baru tentang pengambilan mata kuliah belum yang ditempuh;
  3. Penilaian semester antara yang dapat mencapai nilai tertinggi yaitu, nilai A.

Beberapa dalih tersebut yang mendasari naiknya biaya semester antara sebesar 20%. Kenaikan biaya ini tentu akan memberatkan mahasiswa yang akan mengikuti semester antara. Polemik ini diikuti dengan belum adanya transparansi terkait penggunaan biaya semester antara yang dipungut dari mahasiswa. Untuk itu diperlukan analisa lebih lanjut apakah semester antara memang memerlukan kenaikan biaya atau justru seharusnya mengalami penurunan biaya, sesuai dengan kondisi mahasiswa FILKOM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab II

Pembahasan

2.1       UKT Semester 9

Permasalahan UKT semester 9 merupakan permasalahan yang dinilai harus segera diselesaikan menjelang datangnya semester ganjil, karena hal ini berkaitan dengan berbagai masalah yang dinilai akan timbul berkaitan dengan hal ini salah satunya adalah masalah keberlangsungan studi mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT pada semester 9. Untuk menyikapi hal ini, beberapa saat lalu Badan Eksekutif Mahasiswa FILKOM(BEM FILKOM) menyebarkan beberapa kuesioner untuk melihat respon Mahasiswa FILKOM terhadap UKT semester 9. Berikut adalah hasil kuesioner yang merupakan bentuk respon Mahasiswa FILKOM secara umum terhadap UKT semester 9.

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Jumlah Responden Menurut Program Studi

 

 

Gambar 2.2 Jumlah Responden Menurut Angkatan

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Respon Responden Terkait Pembayaran UKT Semester 9

 

 

Gambar 2.4 Respon Responden Terhadap Opsi Solusi Biaya UKT Semester 9

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Form Testimoni Terhadap UKT Semester 9

 

Dari hasil kuesioner yang mendasari beberapa gambar di atas, ada beberapa data yang dapat kita peroleh.

  1. Kuesioner UKT Semester 9

Pada kuesioner UKT semester 9 terdapat total 422 responden. Responden berasal dari berbagai angkatan, yaitu :

  • Angkatan 2011 sebanyak 0,52%
  • Angakatan 2012 sebanyak 1,31%
  • Angkatan 2013 sebanyak 96,7%
  • Angakatan 2014 sebanyak 0,26%
  • Angkatan 2016 sebanyak 0,52%

Sedangkan menurut program studi, ada sejumlah tiga program studi yang mengisi kuesioner tersebut, yaitu :

  • Teknik Informatika sebanyak 60%
  • Teknik Komputer sebanyak 15,6%
  • Sistem Informasi sebanyak 24,4%

Pada gambar berikutnya ditanyakan kepada responden terkait penyikapan terhadap

UKT semester 9. Pertanyaan pertama tentang keberatan atau tidak dengan pembayaran

UKT secara penuh pada semester lebih dari 8, sejumlah 98,3% responden menyatakan keberatan sedangkan sisanya yaitu sebesar 1,7% menyatakan tidak keberatan. Pertanyaan ini di susul pertanyaan berikutnya tentang pilihan beberapa solusi untuk mengurangi biaya UKT pada semester lebih dari 8, sejumlah 81% memilih opsi untuk membayar kuliah per sks, 12,1% memilih untuk membayar 50% dari UKT semester sebelumnya dan 6,9% memilih opsi lain-lain yang merujuk pada penyelesaian masalah diluar dua opsi tersebut.

  1. Kuesioner Testimoni UKT Semester 9

Kuesioner kedua yang dibagikan adalah untuk meminta testimoni penerapan kebijakan UKT semester 9 kepada mahasiswa FILKOM. Testimoni ini diisi oleh 60 responen dengan total 98,3% adalah mahasiswa angkatan 2013 dan sejumlah 1,7% adalah mahasiswa angkatan 2015. Dari testimoni yang diajukan mahasiswa filkom terkait dengan penerapan UKT semester 9 ini dirangkum menjadi beberapa poin pendapat, yaitu:

  • Pembayaran sesuai dengan jumlah sks yang diambil mahasiswa
  • Tidak adanya pembayaran penuh, namun masih tetap adanya UKT
  • Dilakukan pemotongan biaya UKT, yaitu dengan adanya pengurangan uang gedung dan biaya lain-lain serta beberapa komponen biaya lain yang seharusnya tidak di masukan ke dalam tagihan mahasiswa di atas semester 8
  • Penurunan golongan dalam UKT ketika mencapai semester di atas 8
  • Penghapusan sistem UKT pada mahasiswa di atas semester 8

Beberapa data yang disebutkan di atas adalah hasil kuesioner yang menyangkut kebijakan UKT semester 9 menurut pandangan mahasiswa FILKOM secara umum. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa FILKOM merasa keberatan dengan adanya penerapan UKT semester 9, terutama bagi mahasiswa angakatan 2013 yang terkena dampak awal dari pemberlakuan UKT.

Sistem UKT yang selama ini menerapkan unit cost tentu bisa dihitung lebih mahal dari biaya yang dibayarkan mahasiswa semester 2012 ke atas yang masih menerapkan sistem SPP, ini dikarenakan pada sistem UKT terdapat pembayaran biaya SPMA, serta biaya lain-lain yang pada angkatan 2012 selesai dibayarkan di awal. Namun dengan adanya pembayaran menggunakan UKT yang berdasarkan unit cost dengan patokan kelulusan umum yang mencapai 8 semester. Padahal, jika dilihat berdasarkan sistem unit cost yang diterapkan dalam pemberlakuan UKT seharusnya biaya SPMA serta biaya lain-lain sudah selesai dibayarkan di semester 8. Masih adanya pembebanan biaya tersebut pada mahasiswa semester 9 tentu memberatkan mahasiswa karena biaya yang dibayarkan melebihi biaya yang seharusnya di bayarkan. Selain adanya kelebihan pembayaran, biaya UKT semester 9 yang dibayarkan penuh dinilai tidak sesuai jika diterapkan secara menyeluruh tanpa melihat faktor-faktor lain, seperti SKS yang diambil. Pembayaran mahasiswa dengan sisa SKS yang masih harus mengikuti banyak mata kuliah teori di kelas dengan mahasiswa yang hanya mengambil sedikit mata kuliah teori atau yang hanya mengambil mata kuliah skripsi tentu harus di bedakan. Mahasiswa akan dirugikan jika dibebankan biaya SPMA (yang tercantum dalam UKT) secara penuh namun justru sudah tidak ikut menikmati fasilitas kampus seutuhnya. Hal inilah yang mendasari banyaknya mahasiswa yang memilih pembayaran sesuai dengan sks yang ditempuh selama satu semester.

Pembebanan biaya UKT secara penuh pada mahasiswa di atas semester 9 juga memberatkan bagi mahasiswa yang hanya mampu membayar UKT hingga semester 8, apalagi FILKOM merupakan salah satu fakultas yang memiliki UKT mahal jika dibandingkan fakultas-fakultas lain. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan studi dari mahasiswa yang bersangkutan. Kekhawatiran yang timbul akibat kurangnya biaya dianggap bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, yang pada pelaksanaannya pendidikan justru tidak berhak di dapat semua warga negara melainkan bagi yang memiliki biaya saja.

Berdasarkan pendapat umum dari mahasiswa FILKOM dan penjabaran beberapa masalah di atas, perlu dilakukannya peninjauan kembali terhadap UKT semester 9. Perubahan terhadap mekanisme pembayaran pada semester 9 diperlukan untuk membuat suatu sistem pembayaran yang adil bagi seluruh mahasiswa FILKOM. Sehingga tidak adanya sistem pembayaran yang memberatkan, utamanya bagi mahasiswa dengan kemampuan ekonomi yang dibawah rata-rata.

 

2.2       Kenaikan Biaya Semester Antara

Kenaikan biaya semester antara yang semula 125.000 per sks dan mengalami kenaikan sebesar 20% menjadi 150.000 per sks menimbulkan polemik tersendiri di kalangan mahasiswa. Kenaikan biaya sebesar 20% ini dinilai terlampau besar. Selain itu tanpa adanya kenaikan biaya pun sebenarnya biaya semester antara di FILKOM merupakan yang tertinggi dibanding fakultas lain. Ada beberapa alasan yang mendasari kenaikan semester antara, yaitu :

  1. Perubahan mekanisme dari semester pendek menuju semester antara;
  2. Diberlakukannya kebijakan baru tentang pengambilan mata kuliah belum yang ditempuh;
  3. Penilaian semester antara yang dapat mencapai nilai tertinggi yaitu, nilai A.

Untuk menyikapi hal ini Badan Eksekutif Mahasiswa FILKOM(BEM FILKOM) menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa FILKOM secara umum serta mengumpulkan data perbandingan mekanisme semester antara di beberapa fakultas yang ada di Universitas Brawijaya.

  1. Hasil Kuesionoer Semester Antara

 

 

 

Gambar 2.6 Responden Semester Antara Menurut Angkatan

 

 

 

 

Gambar 2.7 Respon Responden Terhadap Keinginan Mengikuti Semester Antar

 

 

Gambar 2.8 Respon Responden Terhadap Pemilihan Mata Kuliah Semester Antara

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Respon Responden Terhadap Kenaikan Biaya Semester Antara

 

Pada kuesioner semester pendek terdapat total 179 responden. Responden berasal dari berbagai angkatan, yaitu :

  • Angkatan 2013 sebanyak 6,1%
  • Angakatan 2014 sebanyak 19,6%
  • Angakatan 2015 sebanyak 43,6%
  • Angkatan 2016 sebanyak 30,7%

Dari total responden tersebut tercatat 97,2% berkeinginan untuk mengikuti semester antara dengan 68,2% mengulang mata kuliah dan 31,8% mengambil mata kuliah baru. Prosentase mahasiswa yang keberatan dengan kenaikan biaya semester antara juga cukup besar yaitu 91,6% sedangkan 8,4% memilih setuju dengan kebijakan tersebut.

  1. Survei Fakultas

Di samping pengadaan kuesioner yang ditunjukan kepada mahasiswa FILKOM, pihak BEM FILKOM juga melakukan survei pelaksanaan semester pendek di beberapa fakultas, berikut adalah hasil survei yang didapat dari beberapa fakultas di Universitas Brawijaya.

 

Tabel 2.1 Mekanisme Semester Antara di Beberapa Fakultas

FAKULTAS MEKANISME
Fakultas       Teknologi

Pertanian

•     Biaya Persks 100.000

•     Nilai Tertinggi B+, namun memungkinkan untuk mendapat A tergantung dari hasil semester pendek

•     Semester pendek diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah

•     Semester pendek bagi mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah baru diharuskan memiliki IPK minimal 3,5

•     Keikut sertaan mahasiswa dalam semester pendek tidak menjamin adanya kenaikan nilai, dalam banyak kasus justru nilai yang di dapat menjadi lebih jelek dikarenakan hasil semester pendek yang tidak maksimal

Fakultas Kedokteran •     Biaya Persks 75.000

•     Nilai Tertinggi B+

•     Semester pendek diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah

•     Karena menerapkan sistem paket jadi ada jatah mata kuliah yang akan di SP-kan

Fakultas Teknik  Biaya Persks 100.000
  •     Memungkinkan untuk mendapat nilai A tergantung dari hasil semester pendek

•     Semester pendek diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah

•     Semester pendek bagi mahasiswa yang ingin mengambil mata kuliah baru diharuskan memiliki IPK minimal 3,5

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan •     Biaya Persks 100.000

•     Memungkinkan untuk mendapat nilai A tergantung dari hasil semester pendek,namun pada umumnya nilai hasil semester pendek hanya naik satu tingkat.

•     Semester pendek diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah

Vokasi Tidak ada semester pendek
Fakultas Peternakan •     Biaya Persks 100.000

•     Memungkinkan untuk mendapat nilai A tergantung dari hasil semester pendek

•     Semester pendek diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik •     Biaya Persks 90.000

•     Nilai maksimal B+, mata kuliah yang dapat diulang hanya yang memiliki nilai C+,C,D+,D

•     Semester pendek diperuntukkan bagi mahasiswa yang mengulang mata kuliah

•     Minimal mahasiswa untuk pembukaan kelas mata kuliah yang bersangkutan adalah 8 orang

•     Jumlah SKS maksimal yang dapat diambil 9 SKS.

Fakultas                Ilmu

Administrasi

•     Biaya Persks 100.000 untuk kelas reguler dan 150.000 untuk kelas internasional

•     Dapat mengambil mata kuliah yang mengulang atau yang belum di tempuh

•     Nilai minimum mata kuliah yang diulang adalah E dan maksimal adalah C+

•     Maksimal 10sks/3 mata kuliah

Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam •     Biaya per sks 100.000

•     Nilai maksimal B+, mata kuliah yang dapat diulang  yang memiliki nilai minimum D.

•     Dapat mengambil Maksimum 10 sks.

 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis •     Biaya per sks 100.000

•     Maksimal 6sks atau 2 mata kuliah

•     Nilai minimum mata kuliah yang diulang adalah D dan maksimal adalah D.

•     Jumlah minimal mahasiswa untuk membuka kelas baru adalah 15 orang.

 

Kedua data di atas menunjukkan respon mahasiswa FILKOM terhadap kenaikan semester antara serta perbandingan mekanisme semester antara di beberapa fakultas di Universitas Brawijaya.

Berdasarkan data hasil kuesioner kepada mahasiswa FILKOM didapatkan sebuah kesimpulan bahwa sebagian besar mahasiswa FILKOM tidak menyetujui adanya kenaikan biaya semester antara. Kenaikan biaya semester antara ini dinilai terlalu tinggi, apalagi biaya sebelum kenaikan juga menjadi biaya semester antara yang paling tinggi jika dibandingkan dengan fakultas lain di tatanan Universitas Brawijaya bahkan diantara fakultas-fakultas SAINTEK hal ini dapat dilihat dari data survey pelaksanaan semester antara di beberapa fakultas sesuai dengan tabel 2.1. Tabel tersebut menunjukkan bahwa biaya semester antara di filkom yang mencapai 150.000 jauh melebihi fakultas lain, bahkan setara dengan biaya semester antara pada kelas internasional di Fakultas Ilmu Administrasi. Di sisi lain beberapa alasan yang menjadi dasar kenaikan biaya semester antara dinilai tidak relevan dan tidak memiliki dasar yang kuat.

  1. Perlihan semester pendek menjadi semester antara. Peralihan semester pendek menjadi semester antara ini sebenarnya tidak hanya dialami oleh FILKOM, tetapi beberapa fakultas lain juga melakukan kebijakan yang sama seperti FISIP, FIA dan fakultas lain juga menerapkan kebijakan ini. Penerapan kebijakan yang sama di fakultas lain ini ternyata tidak diikuti dengan naiknya biaya untuk semester antara. Tetapi hal berbeda justru terjadi di FILKOM, peralihan mekanisme semester pendek menjadi semester antara justru dijadikan dalih yang mendasari kenaikan biaya semester antara padahal jika kita lihat lebih lanjut jika memang perubahan semester pendek menjadi semester antara mengakibatkan pembengkakan biaya operasional semester antara, bukankah seharusnya fakultas lain mengalami hal yang sama yaitu kenaikan biaya semester antara.
  2. Diberlakukannya kebijakan baru tentang pengambilan mata kuliah belum yang ditempuh. Kebijakan baru tentang pengambilan mata kuliah yang belum ditempuh yang menjadi dasar kenaikan biaya semester antara dinilai tidak relevan jika mengakibatkan adanya kenaikan biaya semester antara bagi semua mahasiswa yang mengikuti semester antara, baik yang mengambil mata kuliah belum ditempuh maupun yang mengulang mata kuliah. Pengambilan mata kuliah baru dalam semester antara sesuai survei pada tabel 2.1 tidak hanya dilaksanakan di FILKOM, namun beberapa fakultas lain juga menerapkan sistem ini. Tetapi fakultas-fakultas yang menerapkan sistem pengambilan mata kuliah belum tertempuh juga tidak mengalami kenaikan biaya semester antara. Di sisi lain kebijakan ini sebenarnya berkaitan erat dengan UKT, adanya kebijakan pengambilan mata kuliah belum ditempuh di semester antara memungkinkan mahasiswa untuk lulus kurang dari waktu studi umum yaitu 8 semester, sehingga mengakibatkan hilangnya biaya UKT yang seharusnya dibayarkan pada semester 8. Peningkatan biaya semester antara dapat menjadi salah satu pintu masuk pengganti bagi

UKT yang telah ‘hilang’ tersebut. Namun, kebijakan ini menjadi tidak bijaksana jika diterapkan untuk semua mahasiswa yang mengambil semester antara, termasuk mahasiswa yang mengulang mata kuliah.

  1. Penilaian semester antara yang dapat mencapai nilai tertinggi yaitu, nilai A. Nilai maksimal yang dapat diperoleh di semester antara tidak hanya berlaku di FILKOM, namun jua berlaku di beberapa fakultas lainnya. Selain itu hasil penilaian semester antara bukan merupakan tolak ukur untuk kenaikan biaya semester antara karena berhubungan dengan penilaian personal mahasiswa dan tidak memiliki hubungan dengan membengkaknya biaya operasional semester antara.

Hasil data yang di dapat berserta analisa yang dilakukan terkait dasar kenaikan biaya semester antara menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan biaya semester antara perlu ditinjau kembali. Hal ini berkaitan dengan hasil kuesioner yang menyatakan banyaknya mahasiswa FILKOM yang keberatan dengan kenaikan biaya semester antara, biaya semester antara di FILKOM yang menjadi biaya semester antara tertinggi di Universitas Brawijaya serta dasar kenaikan biaya semester antara yang dinilai tidak relevan.

 

 

 

Bab III

Pandangan Badan Ekesekutif Mahasiswa FILKOM

Berdasarkan berbagai masalah dan hasil analisa yang dijabarkan di atas. Pandangan BEM FILKOM sebagai lembaga kedaulatan mahasiswa yang ada di FILKOM, adalah meminta peninjauan kembali terhadap kebijakan UKT semester 9 dan kenaikan biaya semester antara. Adapun dasar permintaan peninjauan kembali terhadap kedua permasalahan tersebut telah di uraikan dalam kedua bab sebelumnya. Bersamaan dengan hal ini, BEM FILKOM mengajukan beberapa tuntutan serta saran dalam penyelesaian kedua polemik tersebut.

  1. Meminta adanya peninjauan kembali sistem pembayaran penuh UKT semester 9 yang kemudian dialihkan menjadi sistem pembayaran sesuai dengan klasifikasi yang sesuai.
  2. Meminta diturunkannya biaya semester antara yang dinilai terlalu memberatkan mahasiswa mengacu pada berbagai hasil analisa pada bab 2 poin 2.1 tentang semester antara.

 

Adanya berbagai tuntutan serata pengajuan peninjauan kembali mekanisme UKT semester 9 serta kenaikan biaya semester antara ini diharapkan dapat melahirkan sebuah keputusan yang mengakomodir kepentingan mahasiswa FILKOM secara menyeluruh sehingga meminimalisir adanya berbagai polemik yang berdampak merugikan bagi mahasiswa FILKOM secara keseluruhan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEMENTRIAN KAJIAN DAN STRATEGI

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FILKOM 2017

Spread the love

Tinggalkan Balasan