Bem Filkom

Kenyataan Dalam Rohingya

14-Sep-2017 Kastrat Berita, Sospolpedia

Selama 1 bulan terakhir, banyak media yang memberitakan kejadian di Rohingya, kejadian ini menimbulkan banyak pertanyaan, apa yang terjadi disana dan apa penyebabnya? Tidak jarang ada yang salah menyimpulkan masalah disana. Setelah mencari fakta-fakta dari berbagai sumber, inilah hasil yang saya ingin sampaikan.

 

Etnis Rohingya mengalami penindasan, pembunuhan, dan diskriminasi dari tentara Myanmar. Etnis Rohingya yang mayoritas beragama islam membuat ada anggapan bahwa kejadian ini murni masalah agama, akan tetapi anggapan itu adalah salah. Selain agama, kejadian ini juga didasari politik, ekonomi, dan penyebab utamanya adalah masalah etnisitas. Sejak awal kemerdekaan Myanmar setelah dijajah oleh Inggris, warga Myanmar tidak mengakui Etnis Rohingya yang merupakan kelompok minoritas sebagai warga negara Myanmar, mereka menganggap warga rohingya merupakan warga dari negara Bangladesh.

 

Pasca konflik etnis 2012, Etnis Rohingnya hidup dalam kamp-kamp di beberapa wilayah di negara bagian Rakhine, mereka hidup dalam pengawasan aparatur wilayah, meraka memliki masalah kemiskinan dan terhambat pembangunannya karena status kewarganegaraanya yang tidak diakui. Tekanan dan penindasan dari tentara Myanmar yang di pimpin panglima militer Min Aung Hlaing yang akhirnya memicu terbentuknya Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). ARSA merupakan kelompok gerakan radikal yang melakukan serangan balik terhadap tentara Myanmar. Pada 9 Oktober 2016, ARSA menyerang pos-pos polisi Myanmar, itulah yang menyebabkan konflik memanas dan membuat tentara Myanmar mengepung dan menyerang warga rohignya. Terjadi pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran desa dan penyiksaan terhadap warga rohingya yang mengakibatkan menewasakan lebih dari 300 orang. Yang akhirnya membuat ratusan ribu Etnis Rohingya harus mengungi ke negara-negara teteangga seperti Malaysia, Indonesia, dan tercatat 250 ribu orang memngungsi ke Bangladesh.

 

Kejadian ini sudah menjadi perhatian berbagai pihak seperti ASEAN dan negara-negara islam (OKI). PBB pun mebentuk tim pencari fakta (TPF) namun secara tegas ditolak, hingga akhirnya Tim itu tidak berikan visa untuk masuk Myanmar. Penolakan ini didukung oleh Panglima Militer Min Aung Hlaing dan juga oleh kelompok masyarakat lainnya. Bahkan mereka mendukung upaya bahwa warga Rohingnya agar tetap tidak diberikan status kewarganegaraan Myanmar. Indonesia pun pengirim mentri luar negri, Retno Marsudi, untuk menemui pemimpin de Facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, untuk membahas permasalahan ini. Akan tetapi sejak awal, Suu Kyi tidak dapat berbuat banyak sebab peran militer dalam pemerintahan masih terasa kuat, militer masih menjadi bagian dari parlemen dan memiliki hak veto, sebuah yang sangat istimewa untuk memveto setiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan.

 

Apa yang terjadi di rohingya sudah menjadi kejahatan internasional dan termasuk kejahatan genosida. Hal ini tidak boleh didiamkan saja, maka dari itu BEM FILKOM melakukan pernyataan sikap. Pertama, mengutuk kejahatan kemanusiaan etnis rohingya. kedua, menuntut untuk menghukum semua pihak yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan etnis rohingya. ketiga, mendesak pemerintah Indonesia untuk membantu menyelesaikan kejahatan kemanusiaan etnis rohingya. Dan keempat, menghimbau masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi dan menjaga kerukunan beragama.

 

Sumber gambar: https://www.petisionline.net/uploads/images/Poster_Rohingnya.jpg

Spread the love

Tinggalkan Balasan